Perubahan Iklim dan Migrasi: Bencana Diam-Diam yang Mengusir Jutaan Orang
Perubahan iklim bukan hanya persoalan suhu yang meningkat atau curah hujan yang berubah. Di Afrika, krisis ini telah memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka. Kekeringan yang berkepanjangan, banjir ekstrem, dan gagal panen mendorong peningkatan migrasi, terutama ke Eropa. Fenomena ini bukan sekadar migrasi ekonomi biasa, tetapi migrasi paksa yang tak tertampung dalam perlindungan hukum internasional saat ini.
Data Migrasi: Afrika dalam Darurat Perpindahan
Menurut Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), lebih dari 7 juta orang di Afrika mengalami perpindahan internal akibat bencana alam sepanjang tahun 2023. Di kawasan seperti Tanduk Afrika (Horn of Africa), lebih dari 13 juta orang terdampak kekeringan selama 2020–2023, menyebabkan perpindahan besar-besaran, termasuk lintas negara ke Eropa.
Di wilayah Danau Chad dan Sahel, gabungan dari kelangkaan air, degradasi tanah, dan konflik sosial telah menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memperkirakan bahwa 1 dari 4 migrasi lintas benua dari Afrika ke Eropa dipicu oleh dampak perubahan iklim.
Iklim sebagai Pemicu: Drought dan Banjir Ekstrem
Bencana iklim seperti kekeringan ekstrem di Ethiopia dan Somalia atau banjir di Nigeria telah menghancurkan sistem pertanian dan ekosistem lokal. Ketika sumber pangan musnah, masyarakat desa terpaksa pindah ke kota besar. Dari sana, banyak yang terjebak dalam jalur migrasi tidak resmi menuju Libya dan Tunisia, lalu menyeberangi Laut Tengah ke Eropa.
Krisis ini diperparah oleh tidak adanya infrastruktur adaptasi iklim di sebagian besar wilayah Sub-Sahara. Petani kehilangan mata pencaharian, dan tak ada jaring pengaman sosial yang cukup untuk menahan gelombang migrasi internal.
Jalur Migrasi ke Eropa: Berbahaya dan Tak Manusiawi
Migran iklim dari Afrika utara dan barat sering melewati rute-rute berbahaya di Sahara dan Laut Mediterania. Mereka menghadapi eksploitasi, penyelundupan manusia, hingga kekerasan di kamp penampungan yang tidak manusiawi. Uni Eropa telah menggelontorkan dana besar ke negara-negara transit seperti Libya dan Tunisia untuk menahan arus migran, tapi efeknya justru menciptakan krisis kemanusiaan baru di perbatasan Afrika-Eropa.
Legalitas: “Climate Refugee” Belum Diakui
Salah satu tantangan utama dalam isu ini adalah ketiadaan status hukum formal untuk climate refugee (pengungsi iklim). Konvensi Pengungsi 1951 tidak mencakup mereka yang terpaksa pindah karena bencana lingkungan atau perubahan iklim. Artinya, para pengungsi ini tidak berhak mendapatkan suaka atau bantuan hukum di negara tujuan seperti Eropa, AS, atau Australia.
Tanpa pengakuan resmi, jutaan migran iklim terjebak dalam ketidakpastian hukum. Mereka dianggap sebagai migran ekonomi biasa, meski kenyataan menunjukkan bahwa bencana iklim adalah pemicu utama kepergian mereka.
Respon Global: Masih Terlalu Lemah
Beberapa inisiatif mulai muncul, seperti InsuResilience Global Partnership yang mendukung asuransi iklim untuk petani kecil di Afrika. Namun, dukungan finansial global masih jauh dari memadai. Afrika membutuhkan setidaknya USD 50 miliar per tahun untuk upaya adaptasi, menurut data dari UNEP (United Nations Environment Programme).
UNHCR dan IOM telah menyerukan pengakuan formal terhadap migrasi iklim dalam perundingan internasional. Namun, tanpa komitmen politik dari negara-negara donor, solusi konkret masih jauh dari harapan.
Tinggalkan Balasan